LANTIK KADILMILTI I MEDAN, KETUA MA UNGKAP BAGAIMANA TANTANGAN YANG DIHADAPI SEORANG NAHKODA DALAM MENGARUNGI SAMUDRA
- Berita Terkini
- Berita
- Dilihat: 510
Jakarta – Humas : Dalam suatu organisasi, seorang pemimpin adalah ibarat nahkoda yang bertanggung jawab melayarkan kapal agar selamat sampai dermaga tujuan. Sebagai insan dari jajaran korps TNI Angkatan Laut, tentu Ibu Kolonel Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, S.H., M.H. lebih faham bagaimana tantangan yang dihadapi seorang nahkoda dalam mengarungi samudera.
MAHKAMAH AGUNG HADIRI FGD TENTANG HUKUM ACARA PERDATA
- Berita Terkini
- Berita
- Dilihat: 394
Jakarta – Humas : Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum acara perdata. Acara yang berlangsung pada Senin, 4 Juli 2022, di Gedung Nusantara IV tersebut diselenggarakan oleh DPR-RI.
73 PENGADILAN NAIK KELAS, DR. SUNARTO NYATAKAN INI PENINGKATAN TERBANYAK DALAM SEJARAH MAHKAMAH AGUNG
- Berita Terkini
- Berita
- Dilihat: 501
Jakarta-Humas: Sebanyak 73 Pengadilan Tingkat Pertama dari seluruh Indonesia menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Peningkatan Kelas Pengadilan Senin, 4 Juli 2022 . Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H., di gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
MAHKAMAH AGUNG DAN SEPULUH INSTANSI TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN SPPT-TI
- Berita Terkini
- Berita
- Dilihat: 465
MAHKAMAH AGUNG DAN SEPULUH INSTANSI TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN SPPT-TI
Jakarta-Humas: Dalam rangka mengoptimalisasi tata kelola dan harmonisasi administrasi penanganan perkara tindak pidana, Mahkamah Agung bersama 10 Kementerian/Lembaga menandatangani Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama pada 21 Juni 2022 di ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta. Nota kesepahaman tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Memperoleh Salinan Putusan Pada Pengadilan Negeri
- Berita Terkini
- Berita
- Dilihat: 1668
*Oleh : RANDY M. AVIF, S.H
Memperoleh Salinan Putusan Pada Pengadilan Negeri
- Perkara Perdata dikenakan PNBP sedangkan Pidana tidak;
- Perkara Perdata di luar E-Litigasi dapat dikeluarkan secara Manual, sedangkan yang E-Litigasi (Penggugat dan tergugat sepakat untuk E-Court) harus melalui E-Court;
- Dalam perkara Perdata Pengadilan harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah diucapkannya putusan, dan dikeluarkan apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan;
- Dalam perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa/PH, Penyidik dan Penuntut Umum;
- Redaksi :
Perdamaian di luar pengadilan sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa perdata Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
- Berita Terkini
- Berita
- Dilihat: 1363
Oleh : JOSHUA AGUSTHA, S.H., M.Kn.
Perdamaian di luar pengadilan sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa perdata
Dalam penyelesaian perkara perdata terdapat alternatif penyelesaian sengketa yang diharapkan mampu menghasilkan win-win solution yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud dengan menggunakan pendekatan perdamaian melalui sarana mediasi. Perdamaian ini merupakan budaya bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah mufakat oleh karena sama-sama bertujuan mencapai kesepakatan dari pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral.