PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA

"Berkomitmen Memberikan Pelayanan Peradilan Yang Prima Kepada Masyarakat Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Bermartabat Dan Berintegritas"

SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI PENGADILAN

KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA, PADA SATUAN KERJA SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA :

Menetapkan hari kerja pada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat.
Menetapkan jam kerja pada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam, 30 (tiga puluh ) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku, khusus ketentuan jam kerja, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor W34-U/6/KP.01.2/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Ketentuan Jam Kerja, Pakaian Dinas, dan Tanda Pengenal pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara;
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya

BERITA TERKINI

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA LAKSANAKAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

05 Januari 2026BeritaTRI

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Laksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Tanjung Selor – Bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan ...

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA RAIH PREDIKAT AMPUH UNGGUL, PN TANJUNG SELOR TERBAIK I NASIONAL PTSP, PN TARAKAN JUGA BERPREDIKAT UNGGUL

17 Desember 2025BeritaTRI

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Raih Predikat AMPUH Unggul, PN Tanjung Selor Terbaik I Nasional PTSP, PN Tarakan juga Berpredikat Unggul Jakarta, 17 Desember 2025 — Pengadilan Tinggi Kalimantan Ut...

PERWAKILAN PT KALTARA HADIRI MUNAS KE-21 IKAHI DI JAKARTA

15 Desember 2025BeritaTRI

Perwakilan PT Kaltara Hadiri Munas ke-21 IKAHI di JakartaJakarta – Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-21 Ikatan Hakim Indonesia ...

Selanjutnya

PENGUMUMAN

LINK ALTERNATIF PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XXIII TAHUN 2025

01 Agustus 2025PengumumanTRI

PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XXIII TAHUN 2025 Penerimaan calon hakim ad hoc Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pe...

PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XXIII TAHUN 2025

17 Juli 2025PengumumanTRI

PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TAHAP XXIII TAHUN 2025 Penerimaan calon hakim ad hoc Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pe...

PENGUMUMAN PENERIMAAN LINK PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN HAKIM AD HOC TIPIKOR 2025

17 Juli 2025PengumumanTRI

SELEKSI HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XXIII 2025 : Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah inI: DOWNLOAD DOKUMEN ...

Selanjutnya

PERATURAN

PEDOMAN PENGELOLAAN PENERIMAAN BARANG/JASA DARI MITRA KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYNYA

25 Juli 2022Keputusan PeraturanTRI

karta-Humas: Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 920/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Barang/Jasa Dari Mitra Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan...

SK KMA NO.208/KMA/SK/VI /2022 TENTANG PENETAPAN ESELON PADA TUJUH PULUH TIGA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN MILITER

11 Juli 2022Keputusan PeraturanTRI

Jakarta - Humas : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor: 208/KMA/SK/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Penetapan Eselon pada Tujuh Puluh Tiga Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Pe...

Selanjutnya

Articles

28Okt

HUKUM LINGKUNGAN

HUKUM LINGKUNGAN Oleh: Dr. Rollys Suriani, S.H., M.Si | Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum | Isye Selvianti, S.H., M.AP Ir. Muhammad Adam Suni, S.Hut | Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H (Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan...

01Sep

DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) SEBAGAI ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) SEBAGAI ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Oleh: Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H (Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara)...

01Sep

EKSISTENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

EKSISTENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA Oleh: - Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara) - Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H....

01Sep

Isi Implementasi Gugatan Lain-lain dalam Kepailitan & PKPU

Isi Implementasi Gugatan Lain-lain dalam Kepailitan & PKPU Oleh: Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H (Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara) Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H. Dr. Pudjiastuti Handayani, S.H., M.H. Dr....

01Sep

KEBIJAKAN KEPATUHAN HAKIM AGUNG ATAS RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG

KEBIJAKAN KEPATUHAN HAKIM AGUNG ATAS RUMUSAN HUKUM HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG Oleh: Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H (Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara) Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. Dr....

01Sep

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Oleh: Dr. Ismail Rumadan, M.H. Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. Prof. Dr. Mela Ismelina...

01Sep

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PUTUSAN PENGADILAN

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PUTUSAN PENGADILAN Oleh: Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H (Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara) EDITOR: Rita Herlina, S.H., LL.M. Dr. Ismail Rumadan, M.H....

01Sep

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT MEKANISME HAK UJI MATERIL

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT MEKANISME HAK UJI MATERIL Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. Dr. Ismail Rumadhan, S.H., M.H. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. Dr. Enrico Simanjuntak, S.H., M.H....

01Sep

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN HAKIM

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN HAKIM Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. Dr. Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H. Dr. Ismail Rumadan, M.H. Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T., S.H., M.T.,...

01Sep

REKONSTRUKSI IDEAL IMPLEMENTASI HUKUMAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA

REKONSTRUKSI IDEAL IMPLEMENTASI HUKUMAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. EDITOR: Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H....

09Jan

SertifikAsi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Sertifik Asi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Lilik Mulyadi Ketua PT Kalimantan Utara...

29Nov

Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Dan Eksekusi Melakukan Perbuatan Tertentu

Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Dan Eksekusi Melakukan Perbuatan Tertentu Lilik Mulyadi Ketua PT Kalimantan Utara...

ROLE MODELDr. MARSUDIN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

Role Model merupakan pimpinan dan/atau pegawai yang terpilih menjadi panutan dalam berperilaku yang mencerminkan intergritas dan kinerja yang tinggi.

AGEN PERUBAHANAHMAD MAHRUS, S.H.

Agen Perubahan merupakan pegawai/kelompot tertentu yang terpilih menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

Prosedur Layanan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Selengkapnya

Pengaduan